Krisis Bahan Bakar Jerman: Mengapa AfD Mendesakan Pemotongan Pajak Segera di Tengah Kekacauan Laut Merah

Berlin, Jerman.

Tino Chrupalla, salah satu pemimpin partai Alternative for Deutschland (AfD), mendesak pemerintah federal Jerman segera memangkas pajak energi untuk bensin dan diesel. Pernyataan ini dikeluarkan di Berlin pada 13 September 2026. Isu ini menyoroti tekanan ekonomi berat yang dihadapi para pekerja komuter dan pelaku bisnis di Jerman akibat gangguan rantai pasokan. Gangguan tersebut dipicu oleh serangan milisi Houthi di Laut Merah.

Chrupalla berargumen bahwa struktur pajak saat ini menempatkan perusahaan Jerman dalam posisi kalah bersaing dibandingkan rekan-rekan mereka di Eropa. Ia menuntut Bundesregierung menurunkan pajak energi nasional ke tingkat minimum yang diizinkan oleh arahan Uni Eropa. Selain itu, ia meminta penghapusan segera harga CO2 nasional untuk bahan bakar pemanas dan transportasi. Ia menyebut beban keuangan ini tidak perlu di tengah masa krisis. Menurut pemimpin AfD, pungutan tambahan ini membentuk "jalur khusus" yang mengisolasi Jerman dari negara tetangga dan membengkakkan biaya operasional industri lokal.

Lonjakan harga minyak sebagian besar disebabkan oleh konflik berkelanjutan di Timur Tengah. Serangan Houthi terhadap kapal niaga memaksa banyak perusahaan logistik besar mengubah rute kargo melalui Tanjung Harapan. Hal ini secara signifikan memperpanjang waktu transit dan meningkatkan premi asuransi. Gangguan ini menciptakan kemacetan dalam pasokan energi global. Akibatnya, harga eceran bagi konsumen dan operator kargo di Eropa melonjak. Sementara negara-negara Uni Eropa lainnya menerapkan berbagai subsidi atau pembekuan pajak untuk meredam dampak ini, kebijakan fiskal Jerman tetap tak berubah. Hal ini menjadi sorotan kritikus dari oposisi politik.

Perdebatan mengenai pajak energi di Jerman telah berlangsung kontroversial selama beberapa tahun. Para pendukung model penetapan harga CO2 berpendapat bahwa langkah ini penting untuk mencapai tujuan iklim dan mendorong transisi ke sumber energi terbarukan. Namun, penentang seperti Chrupalla mengklaim bahwa ukuran semacam itu merusak ekonomi ketika pasar energi global bersifat volatil. Mereka menyarankan agar pengurangan pajak dapat memberikan bantuan langsung kepada rumah tangga yang kesulitan dengan biaya hidup tinggi. Langkah ini juga diharapkan menjaga daya saing sektor manufaktur Jerman.

Seiring musim gugur mendekat, tekanan politik pada koalisi penguasa diperkirakan akan meningkat. Proposal AfD mencerminkan sentimen luas di kalangan segmen populasi tertentu. Mereka merasa kebijakan lingkungan lebih diutamakan daripada stabilitas ekonomi. Apakah pemerintah akan merespons tuntutan ini dengan pemotongan pajak sementara atau mempertahankan strategi iklim jangka panjangnya masih menjadi pertanyaan krusial untuk bulan-bulan mendatang. Hasilnya dapat memengaruhi tidak hanya kebijakan energi domestik tetapi juga posisi Jerman di pasar energi Eropa yang lebih luas.